Taliwang, KOBAR

Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen-PU) Jakarta telah mengirimkan tim Sertifikasi Bendung sejak Jum’at lalu untuk mengecek  lokasi Bendungan Bintang Bano di Kecamatan Brang Rea.

Tim ini akan mengumpulkan data lapangan sebagai refrensi penerbitan Sertifikat Kelaikan Pembangunan Bintang Bano.

“Tim dari Kemen PU Pusat ditambah Tim dari Balai Sungai NTB berjumlah 11 akan langsung ke Bangkat Monteh, lokasi Bendungan Bintang Bano akan dibangun,” kata Mashur Yusuf ST, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum (PU) KSB dalam wawancara dengan wartawan.

Tim sertifikasi diperkirakan berada di Bangkat Monteh selama dua hari. Mereka akan mengambil berbagai sampel geologi untuk mengetahui tingkat keamanannya.

Menurutnya, hasil pengecekan lapangan selanjutnya oleh tim akan dilakukan kajian. Termasuk melakukan kroscek terhadap hasil Detail Engineering Design (DED) dan Visibility Study (VS) yang telah disiapkan sebelumnya oleh pemerintah melalui pihak perusahaan pelaksana (kontraktor).

“Jadi pengujian dilakukan secara komprehensif agar tidak ada kesalahan yang akan berakibat fatal nantinya jika bendungan itu dibangun dan digunakan,” tandasnya.

Sementara itu Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan Ir Djoko Agus Triono yang mendampingi tim sertifikasi  menyatakan  turunnya tim ini langkah positif bagi proses pembangunan bendungan Bintang Bano.

“Sebab, tanpa sertifikat bendung kita tidak bisa membangunnya, karena itu adalah salah satu syarat administrasi yang harus dipenuhi,” tegasnya.

Setidaknya untuk memenuhi syarat administrasi, pembangunan Bendungan Bintang Bano memerlukan sekitar empat jenis sertifikat. Di antaranya sertifikat Desain, sertifikat Konstruksi, sertifikat Penggenangan Konstruksi, dan terakhir sertifikat operasional bendungan. Disamping sertifikat bendung proyek raksasa senilai sekitar Rp 600 miliar itu juga harus memiliki  Izin Pinjam Pakai (IPP) Lahan lokasi pembangunan dari Kemenhut, sebab sebagian besar lahan bendungan tersebut merupakan lahan hutan produksi. (Kas)