Taliwang, KOBAR

Persoalan uang kembali menjadi pangkal masalah serius, itulah yang saat ini menimpa dana subsidi sebesar10 miliar yang diperuntukkan bagi PDAM KSB. Kronologinya, uang yang diributkan itu baru dicairkan 6 miliar dari APBD. Dana 6 miliar ini kemudian dialokasikan ke perusahaan kontraktor PT. Karya Sari Cipta Utama (PT. KSCU) sebesar 5 miliar, dan sisa yang 1 miliar kemudian akan dipakai untuk membayar hutang di bank Muamalat sebesar 350 juta.

Dalam rapat kerja dengan Komisi II DPRD, Sekretaris PDAM KSB, Mahfud, menjelaskan bahwa dana yang dikucurkan dari APBD Rp 10 miliar itu baru dicairkan Rp 6 miliar lebih. Lalu dibayarkan kepada PT Karya Sari Cipta Utama (PT KSCU) 5 miliar, sebagai kontraktor pelaksana pembangunan jaringan air bersih di KSB, lalu sisa yang 1 miliar ini untuk bayar hutang di Bank Muamalat, 350 juta,’’ terang Mahfud.

Dikatakannya lebih lanjut, bahwa utang itu untuk membangun bak penampung air di kecamatan Poto Tano, yang fungsinya untuk melayani perusahaan Angkutan Sungai Danau dan Pelabuhan (ASDP) untuk keperluan air bersih, namun proyek ini gagal karena jaringan yang belum terpasang.

‘Hutang itu untuk membangun bak penampungan air bersih, namu belakangan proyek tidak jalan karena jaringan belum terpasang, dan ketika PDAM lepas dari Perusda, otomatis bak itu menjadi asset PDAM, dan itulah yang kemudian menjadi utang,” tegasnya lagi.

Setelah diproses, Sekretaris Komisi II, Fud Syaifudin, menegaskan bahwa tidak ada alasan dana subsidi buat rakyat yang Rp 10 miliar itu digunakan untuk membayar utang, bahkan, dia mensinyalir adanya konspirasi, dengan indikasi adanya pola kerjasama dengan KSCU yang sangat tidak jelas.

“Dalam kontrak yang bentuknya kerjasama, tidak ada yang namanya utang yang harus dibayar. Ini sudah menyalahi dana APBD, kenapa Bappeda tidak melakukan proses tender dan langsung menunjuk KSCU sebagai pelaksana,’’ tuduhnya.
Mendengar hal ini, Mahfud enggan menanggapi, dia meminta supaya rapat ini dilanjutkan saat Dirut PDAM telah kembali dari tugas dinas.

“Dirut kami sedang berada di Batam untuk keperluan dinas. Biar Dirut sendiri yang member keterangan,” tangkisnya. Dikonfirmasi di gedung Dewan, Ketua Komisi II, Sahril Amin mengagendakan pertemuan kembali dengan PDAM pada tanggal 8/12 nanti. (Kad)