Konsep wirausaha tidak melulu menghabiskan anggaran negara, mau bekerjasama dengan swasta, mendirikan perusahaan, berorentasi pasar, serta mengutamakan prestasi.
Bicara penyelenggaraan birokrasi, tidak terlepas dengan pernyataan khas dari masyarakat : pelayanannya buruk. Kata inilah yang kerapkali muncul ketika masyarakat berurusan dengan instansi pemerintahan. Buruknya pelayanan birokrasi bisa saja dari sistem yang ada atau bahkan dari birokratnya sendiri.
Berdasarkan pengalaman di kantor pemerintahan, pegawainya relatif banyak, kadang malah kurang pekerjaan di kantor. Ada pula pegawai yang melayani tidak sepenuh hati, tidak terlalu peduli apakah konsumen puas atau tidak dengan berbagai alasan, dan banyak lagi hal-hal menyimpang.
Gambaran ini dikarenakan pegawai terjebak dalam kekuasan birokrasi, tidak memiliki inisiatif, menunggu perintah dari atasan, kreativitasnya hilang, kurang energi, kurang produktif, dan akhirnya kurang layanan pada masyarakat.
Untuk mencairkan kekakuan yang terjadi di kantor pemerintahan tidak cukup mengubah sistem atau mekanisme pelayanan, seperti yang gencarnya pelayanan satu atap, pembuatah STNK keliling dan lain-lain. Perlu juga menerapkan konsep pemerintahan wirausaha sebagaimana dikemukakan David Osborne dan Ted Gaebler (dalam Buchari Alma, 2005: 9).
Bahwa pemerintah dan seluruh strukturnya harus mengubah orientasi kepada masyarakat, bukan birokrasi yang berorientaasi kepada kekuasaan. Pemerintah perlu memiliki pegawai yang bermental wirausaha untuk merealisasikan konsep ini. Atasan tidak bergaya kepemimipinan birokrat, tapi lebih liberal, partisipatif, mau mendengarkan kritik dan saran dari bawahan, serta mengantisipasi keluhan dari masyarakat sehingga kepuasan dari masyarakat pun dapat terjaga.
Selain itu, pemerintahan wirausaha mampu mendatangkan pendapatan bagi kas negara, kemudian dapat menggunakan secara efisien dan transparan untuk kepentingan publik, dan mampu mendistribusikannya dalam bentuk subsidi silang, menarik pendapatan dari golongan kaya untuk membantu masyarakat miskin.
Kepada pegawai ditanamkan mental wirausaha, agar mereka dapat mengembangkan diri, sebagai pegawai yang inovatif, imajinatif, kreatif, membatasi risiko, efisien dan berorentasi pelanggan, sehingga dalam memberikan pelayanan benar-benar berorentasi kepada publik, bukan lagi kepada kekuasaan birokrasi.
Pemerintahan dengan konsep wirausaha tidak melulu menghabiskan anggaran negara, mau bekerja sama dengan sektor swasta, mendirikan berbagai perusahaan, berorentasi pada pasar, serta mengutamakan prestasi dari pada sistem KKN. (*)
