Undangan Yang tidak Jelas, Penonton Rusuh
Taliwang, KOBAR
Antusiasme masyarakat untuk menonton dan menyaksikan langsung pentas H. Rhoma Irama sempat dinodai oleh aksi saling dorong-mendorong pagar pembatas antara petugas, yang terdiri dari Satuan Polres Sumbawa Barat, dan juga Brimob yang didatangkan dari Sumbawa, dengan penonton yang mendesak masuk ke tempat VIP.
Adapun aksi rusuh ini ditenggarai disebabkan oleh masyarakat yang menerima undangan malam hiburan Harlah KSB memaksa masuk ke area VIP, sedangkan kapasitas lokasi tidak sesuai dan tidak ada tanda yang jelas pada undangan tentang tamu VIP dan Penonton Biasa. Padahal Undangan disebar pada setiap Kecamatan hingga RT.
Seperti diakui oleh Camat Poto Tano, Amir DH, bahwa memang benar setiap Kecamatan dibagikan undangan menonton Rhoma Irama, dan khusus Kecamatan Poto Tano, dia diberikan 60 undangan oleh panitia.
“Memang setiap Kecamatan mendapat jatah undangan menonton, dan untuk Poto Tano ada 60 undangan yang sudah dibagi ke setiap desa,” katanya.
Ditanya tentang kenapa sampai ada aksi saling dorong-mendorong ini, termasuk beberapa warga Poto Tano yang terus mendesak aparat untuk memberikan ijin untuk masuk ke area Undangan.
“Ya, saya juga menyayangkan hal ini, tapi ini karena kurang sosialisasi oleh panitia penyelenggara, dan tidak ada opsi di sana yang menyatakan bahwa hanya yang berpakaian adat saja yang bisa masuk ke area undangan VIP ini,” terang Amir.
Setelah dicek dan ricek ternyata panitia memang menyebarkan sekitar 3.500 undangan ke berbagai SKPD, Kecamatan, Sekolah, Tokoh Agama (Toga), Tokoh masyarakat (Toma) dan ketua RT.
Kasubbag. Tata Usaha dan Sandi, Setda KSB, Muchlis DM, yang dikonfirmasi KOBAR lewat selulernya, mengatakan bahwa ada sekitar 3.500 undangan yang disebarkan kepada masyarakat, dan dia menyatakan bahwa undangan sudah jelas.
“Ya, kami memang memberikan undangan kepada masyarakat sebanyak 3.500 undangan, tapi itu untuk menghadiri acara hiburan bukan untuk masuk ke area tamu undangan,” tegasnya.
Tetapi dari pantauan KOBAR di lapangan, memang terjadi kesalah pahaman yang menyebabkan terjadinya aksi dorong-mendorong antara penonton dengan aparat, dan ini karena lemahnya sosialisasi mengenai kejelasan undangan ini.
“Saya kira undangannya sudah jelas mengatakan bahwa yang bisa masuk hanya yang memakai pakaian adat dan tamu kehormatan Bupati,” jelas Muchlis.
Menurut pengamatan media, memang tidak masuk akal kalau semua penonton ingin duduk di kursi tamu undangan tersebut, sementara undangannya 3.500, jika yang mendapat undang membawa istri, maka panitia harus menyediakan 7.000 kursi.
“Beberapa tamu yang mendapat undangan mendesak masuk, padahal tidak memakai pakaian adat, tidak mungkin panitia menyediakan 7.000 kursi. Itu hanya untuk tamu dari luar daerah, seperti wakil Bupati Lombok Timur, karaeng komala idjo, dan beberapa pejabat yang memakai pakaian adat,” katanya, kesal.
Sementara sudah jelas bahwa undangan yang dibagikan itu hanya untuk menghadiri acara hiburan bukan untuk duduk di kursi tamu.
“Lihat saja Pak Irhas, Staf ahli, Kadis PU, yang jelas menerima undangan, tapi karena tidak memakai pakaian adat, mereka mau mengalah, dan menonton bersama masyarakat banyak,” gumam, Muchlis. (Kad)
