Taliwang, KOBAR
Rapat kerja antara Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dengan Komisi III DPRD Sumbawa Barat berlangsung alot, Selasa (3/11) kemarin di ruang Panggar DPRD setempat. Internal DPU secara mengejutkan membuka sistem penganggaran yang selama ini diduga bobrok.
Pernyataan ini sempat dilontarkan, Amir Husain, ST Kabid Cipta Karya DPU. Statemen itu sontak membuat kalangan pers yang kebetulan hadir terperangah. Amir Husain menyebutkan dugaan kebobrokan penganggaran diketahui lantaran berubah-ubahnya nomenklatur anggaran tanpa dikoordinasikan dengan bidang teknis, selaku pelaksana di DPU. Akibat itu, kini pihaknya malah merasa disulitkan. Amir mencontohkan, sejumlah pos anggaran yang dianggarkan tahun 2010 di Bidang Cipta Karya tiba-tiba berubah dan tidak sesuai dengan telaah yang diajukan ke tim panitia anggaran. Sebut saja penganggaran Rp 1 Milyar untuk proyek drainase kota, padahal usulan proyek drainase ini diajukan sebanyak Rp 4 Milyar. Ini dibuka Amir, lantaran setelah mendengar pengakuan salah seorang mantan anggota panitia anggaran DPRD, Kaharuddin Umar.
Kaharuddin menyebutkan, TAPD sebelumnya tidak pernah menginformasikan bahwa usulan Cipta Karya adalah pembangunan sarana drainase perkotaan, akan tetapi, usulan diminta yakni pembangunan normalisasi saluran saja. Masalahnya tiba-tiba di Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) nomenklaturnya berbeda dari apa yang diajukan, praktis karena telah tercantum dalam DPA maka mau tidak mau pihaknya terpaksa melaksanakan, meski dengan konsekwensi tidak menyelesaikan genangan air di perkotaan, jika musim hujan turun.
“Saya bingung, kami hanya diminta kasih telaah saja, tapi tidak dilibatkan dalam pembahasan. Kini begitu DPA turun, pos dan nama programnya lain. Contoh lagi, pencantolan anggaran konsultan hukum di bidang saya, kami tidak pernah ajukan telaah seperti itu, tapi tetap saja dicantolkan. Inikan masalah. Terus sistem penganggaran kita dulu bobrok, membingungkan,” tandas Amir, di hadapan sejumlah anggota Komisi III dan Pers.
Selain itu, Amir juga meminta Komisi III bisa ikut merubah sistem penganggaran yang ada. Pelibatan dinas teknis terutama bidang-bidang wajib dilakukan. Ini untuk menjamin, proses pembahasan dapat dipertanggung jawabkan dan sesuai dengan apa yang diajukan. “Masalahnya kalau ada audit kita yang berhadapan dan bertanggung jawab. Contoh, ada keluhan masyarakat tentang genangan air karena drainase tidak berfungsi. Ini persoalan, sebab, jauh hari kita ajukan telaah anggaran Rp 4 Milyar, untuk membuat saluran pembuangan. Nah, kalau anggaran yang ada saat ini hanya Satu Milyar, sampai kapanpun genangan di Taliwang tidak bisa dihilangkan,” akunya.
Sementara itu, Ketua Komisi III, Nasir, ST merespons masukan itu. Pihaknya, pada dasarnya setuju agar sistem penganggaran harus dirubah. Komisi III akan memberi masukan ke Panggar Dewan untuk lebih selektif bahkan menghadirkan SKPD teknis berikut bidang-bidang terkait. Rapat konsultasi itu intinya mengagendakan klarifikasi DPU terkait laporan realisasi serapan APBD 2010 terhadap pembangunan infrastruktur fisik di DPU.
Rapat kerja dihadiri Sekretaris Dinas PU (Sekdis), Ir. Joko Triono dan tiga pejabat lainnya, masing-masing, Kabid Bina Marga, Safruddin, BE, Kepala Bidang, Cipta Karya, Amir Husain, ST serta Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air, Sukamto Abdul Gani. (Kar)
