Menarik rasanya jika kita menyimak sejenak, pidato sambutan Wakil Gubernur NTB, Ir. H. Badrul Munir, MM dalam acara pelantikan pimpinan dan wakil pimpinan DPRD devitif Sumbawa Barat, Selasa (20/10) kemarin. Badrul menyebut, “Kemajuan daerah tidak ditentukan oleh kemampuan keuangan saja, tapi kemajuan ditentukan oleh inovasi dan kreatifitas unsur pemerintahan daerahnya. Termasuk bagaimana membina hubungan yang baik antar lembaga”.
Unsur penyelenggara pemerintahan dimaksud yakni, Eksekutif dan legislatif. Dua lembaga tinggi ini disejajarkan berdasarkan undang-undang sebagai lembaga penyeimbang peran dan fungsi pelayanan kepemerintahan. Jadi, eksekutif maupun legislatif itu dituntut lebih kreatif dan inovatif.
Bagusnya tata kelola pemerintahan di KSB tergantung dari sinergitas yang konstruktif yang dibangun kedua lembaga. Terkadang, hubungan eksekutif sering tidak nyaman lantaran perbedaan cara komunikasi.
Misalnya, kreatifitas pemerintah untuk mengupayakan seluruh sektor pendapatan termasuk kebijakan investasi terbentur dengan cara komunikasi dengan DPRD. DPRD terkadang jarang diajak bicara dan tidak diposisikan sebagai bagian terpenting ikut andil untuk berbicara bahkan mengkaji berbagai regulasi yang mendukung berjalannya kebijakan strategis daerah.
Sebut saja, soal MoU scrap, MoU sumbangan pihak ketiga seperti SBSB, PT.PBU dan berbagai kebijakan investasi dengan perusahaan mitra lainnya. Ada kesan, mengkomunikasikan kreatifitas dan inovasi pemerintah dengan DPRD justru menghambat kerja pemerintah. Sebab, kerja DPRD tidak lepas dari mekanisme politik yang butuh proses internal. Tidak seperti pemerintah yang berkiblat kepada kebijakan kepala daerah saja.
Masalahnya kini, bagaimana tata kelola pemerintahan berjalan dinamis dan baik jika unsur penyelenggara pemerintah tidak selalu difungsikan sejajar. Akibatnya, muncul persoalan di belakang hari yang berbuntut pada mempersoalkan kembali kebijakan buah kreatifitas dan inovasi sebelumnya. Ini terjadi lantaran sejak awal komunikasinya tidak nyambung.
Wagub menyebut, pemerintahan tidak akan berjalan dinamis dan sesuai apa yang diharapkan jika respons kedua lembaga tidak jalan. Tidak nyambungnya komunikasi akan berdampak luas terhadap dinamika politik dan timbulnya beragam opini yang sulit dikendalikan.
Nah, di sinilah figur pemimpin yang baik dibutuhkan. Figur yang bisa menjembatani komunikasi politik dan komunikasi struktural antar lembaga. Tentu saja, Pemimpin yang cocok adalah pemimpin yang bisa diterima semua kalangan. Jika sulit diterima, maka dipastikan komunikasi bakal buntu.
