Wakil-wakil rakyat hasil Pemilihan Umum 2009 menyatakan sumpahnya untuk melaksanakan tugas dengan baik. Suka atau tidak suka, merekalah anak-anak bangsa yang telah dipilih rakyat dengan caranya masing-masing untuk menjalankan fungsi kedaulatan (souvereignity). Tentu, mereka telah belajar banyak dari para pendahulunya.
Ada hal yang menarik dicatat: para wakil rakyat pada masa lalu sungguh merupakan wakil rakyat. Mereka berjuang penuh untuk memperjuangkan nasib rakyat. Aspirasi partai politik hanya menjadi bagian kecil saja dari perjuangan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tapi, pesona sedemikian mulai surut ketika para wakil rakyat hasil pemilihan umum masa-masa berikutnya. Bahkan, lima tahun terakhir kita menyaksikan begitu banyak para wakil rakyat yang kemudian mengakhiri masa baktinya di penjara. Tak hanya terlibat korupsi dan memperkaya diri sendiri, tetapi juga karena faktor lain.
Inilah yang tiba-tiba melintas di benak kita, saat kembali harus menyaksikan para wakil rakyat menyatakan sumpah. Inilah yang tiba-tiba melintas di benak kita, ketika menyaksikan wajah-wajah aneka rupa yang kelak harus menunjukkan komitmen mereka berjuang untuk rakyat.
Wakil rakyat adalah ‘wakil rakyat’. Mereka yang mewakili rakyat melaksanakan kedaulatan. Mereka seharusnya bukan wali rakyat, yang selalu mengatas-namakan rakyat, meski yang diperjuangkan adalah kepentingan dan aspirasi pribadi atau partainya belaka. Karena itulah, kita selalu ingin berharap, tak satu pun di antara mereka yang menyatakan sumpah itu berubah menjadi wali rakyat.
Argumentasi demikian, boleh jadi termasuk argumentasi orang pandir yang teramat bangga sebagai rakyat. Karena dengan argumentasi demikian, rakyat adalah subyek, dan bukan obyek. Sebagai subyek, dengan sendirinya rakyat harus merupakan pihak yang dilayani, bukan yang melayani.
Tempat wakil rakyat dengan demikian adalah di tengah berjuta aspirasi rakyat. Bukan di menara gading. Baik ketika sedang menjalankan fungsi legislasi, budget, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Maupun, ketika sedang menjalankan eksistensi diri sebagai pribadi.
Selama wakil rakyat memahami hakikat eksistensinya sebagai wakil rakyat, tentu apa yang mereka pikirkan, mereka sikapi, dan mereka kerjakan adalah upaya tanpa henti mengangkat harkat dan martabat rakyat. Baik terkait dengan peningkatan kesejahteraan rakyat, perlindungan terhadap hak-hak rakyat, maupun pemberdayaan atas rakyat.
Etos kerja wakil rakyat dengan demikian, juga merupakan etos kerja yang prima. Mulai dari kewajaran hidup sebagai wakil rakyat (dan tidak tenggelam dalam status sebagai pejabat negara), kesungguhan bekerja cerdas dan bekerja keras dengan selalu membuka mata, telinga, pikiran, dan hati terhadap penderitaan rakyat. Ketegasan sikap untuk mengawasi seluruh dimensi kinerja pemerintah dalam melayani rakyat.
Karena etos semacam itulah, para wakil rakyat memperoleh hak menerima fasilitas negara. Tapi, ketika berada di tengah rakyat, tentu mereka tak boleh mendapat perlakuan istimewa. Artinya, mereka harus menunjukkan keteladanan dalam berperilaku di seluruh sisi kehidupan.
Umat alias rakyat sungguh akan mengidolakan wakilnya yang sungguh berakhlak semacam itu. Merekalah agaknya yang bakal dipilih lagi oleh rakyat, untuk mewakili mereka pada masa depan. (*)
