Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) diharapkan bisa melakukan reformasi menyeluruh dari sistem pelayanan publik yang diterapkan selama ini. Indeks Pelayanan Masyarakat (IPM) bisa dilihat dari bagaimana sistem informasi terpadu dan bersinergi yang diterapkan pemerintah.
Merujuk dari hasil survey dan polling NGO Asing, YTZ, baru-baru ini. Kelemahan sistem pelayanan public terlihat dari sejauh mana ketersediaan informasi yang memadai serta kesiapan aparatur. YTZ melaporkan, tidak adanya ruang khusus tempat pengaduan masyarakat menjadi faktor utama rendahnya tingkat kepuasan masyarakat. Selain itu, tidak jelasnya jam pelayanan serta ketidak siapan SDM aparatur menguasai segala macam informasi yang dibutuhkan masyarakat menjadi persoalan tersendiri yang membuat terjadi miss komunikasi dan miss persepsi antara penyedia layanan dan pengguna layanan.
Ada ribuan kuisioner atau pertanyaan yang disebar tim YTZ di delapan kecamatan se KSB. Seluruh kuisioner itu berisi pertanyaan standar tentang sistem pelayanan publik yang harus diselenggarakan pemerintah. Belum adanya sinergitas informasi yang terpadu antara pemerintah Kabupaten hingga jenjang Kecamatan, Desa bahkan RT ternyata menjadi biang kerok persoalan ketidak pahaman masyarakat dan aparatur pemerintah sendiri tentang bagaimana sesungguhnya sistem pelayanan yang baik.
Belum adanya management khusus yang mengendalikan sistem informasi terpadu ini membuat aparatur tingkat bawah miskin refrensi terkait tentang semua hal yang menyangkut pelayanan. Sebut saja, bagaimana pengurusan perijinan yang benar, bagaimana visi misi serta pelaksana tehnis program pendidikan dan kesehatan gratis sesungguhnya, bagaimana prosedur membuat KTP, KK hingga surat pindah. Informasi tentang itu semua nyaris langka ditemukan baik di Kecamatan, Desa/Lurah apalagi RT.
SKPD teknis juga belum mampu bersinergi dalam mengelola sistem informasi yang bersentuhan dengan tufoksi tugasnya masing-masing. Akibatnya, pemerintah kesulitan mensupply informasi yang memadai hingga ke tingkat bawah. PBRT salah satu program unggulan seharusnya bisa dioptimalkan dalam menjalankan sistem informasi terpadu tadi. Dari tingkat RT mestinya memiliki management informasi tersendiri, hingga apapun tentang informasi penting yang berhubungan dengan pelayanan pemerintah sedini mungkin seharusnya mudah diketahui masyarakat dari tingkat RT saja.
Harapan yang kuat kepala daerah untuk bekerjasama dengan YTZ dipandang sebagai langkah aktif guna memperbaiki kinerja pelayanan pemerintah kepada rakyat. Demikian juga masyarakat, dan aparatur pemerintah sendiri terutama yang berada di ujung tombak seperti Desa dan RT diharapkan memiliki partisipasi yang tinggi untuk mau bertanya dan memperkaya informasi penting yang sedianya dibutuhkan masyarakat.
