Kinerja Aparatur, Hasil Polling YTZ Terhadap IPM KSB

Sistem informasi pelayanan pemerintah di Kecamatan paling banyak disorot warga masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat. Belum memadainya sistem informasi pelayanan membuat warga berpenilaian negative terhadap kinerja pelayanan aparatur di tingkat Kecamatan. Minimnya informasi pelayanan ini juga yang diduga menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat. Sementara, pemerintah KSB yakin, kerjasama dengan YTZ melalui kuisioner yang disebar kepada masyarakat dianggap sebagai cara pemerintah mengupayakan perbaikan kinerja pelayanannya.

Taliwang, KOBAR

Rendahnya Indeks Pelayanan Masyarakat (IPM) KSB paling banyak dipengaruhi oleh sistem informasi pelayanan yang kurang kepada masyarakat. Banyak informasi penting yang seharusnya diketahui masyarakat ternyata tidak sampai. Akibatnya, ini memicu rendahnya tingkat partisipasi warga. Ini setidaknya terungkap dalam survey IPM yang dilakukan NGO Jerman,YTZ, terhadap tingkat kepuasan masyarakat terkait sistem pelayanan aparatur pemerintah di tingkat Kecamatan. Survey IPM ini dilakukan YTZ bekerjasama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) RI dan pemerintah KSB, guna memantau kinerja pelayanan publik Sumbawa Barat.

Fasilitator YTZ, Fauziah Iyaidah, menuturkan, YTZ melakukan survey dan menyebarkan kuisioner yang berisi pertanyaan dan tanggapan masyarakat terhadap kepuasan dan sistem pelayanan aparatur pemerintah di Kecamatan, kuisioner itu disebarkan kepada ratusan warga di delapan Kecamatan secara bersamaan. Hasil tanggapan masyarakat ini akan direkap dan dibuat dalam bentuk grafik tingkat kepuasan masyarakat dan potensi masalah dalam usaha pemerintah menerapkan standar pelayanan masyarakat.

“YTZ menyebarkan kuisioner itu berdasarkan standar pelayanan yang ditetapkan berdasarkan keputusan Menpan. Hasil ini akan kita diskusikan serta mencari pemecahan masalah, tentunya dengan melibatkan aparatur pemerintah sebagai pemberi pelayanan. Hasil rekapan dan kesimpulan analisis dan diskusi pemecahan masalah pelayanan ini akan disampaikan kepada kepala daerah sebagai bahan laporan guna meningkatkan kinerja aparaturnya kembali,” kata, Fauziah, berbicara di hadapan peserta loka karya analisis masalah penyebab pengaduan masyarakat, di ruang pertemuan utama Setda KSB, Kamis (10/9).

Dari data sementara hasil tanggapan masyarakat 8 Kecamatan atas kuisioner yang disebarkan tadi menunjukkan ketidakpuasan tertinggi terungkap lantaran belum ada ruang khusus sarana pengaduan masyarakat di tempat-tempat pelayanan umum di Kecamatan. Selain itu, masyarakat tidak puas lantaran pemerintah belum menyediakan kotak saran guna menampung pengaduan keluhan masyarakat di wilayahnya. Selebihnya, minimnya informasi kejelasan tentang aturan dan prosedur pelayanan, lambannya petugas pelayanan bekerja serta belum jelasnya jam pelayanan kepada masyarakat menjadi persoalan yang paling banyak disorot warga. Terhitung ada 1.657 responden dari 2.000 lebih kuisioner yang disebar tadi.

Media sempat mengikuti suasana loka karya analisis hasil tanggapan masyarakat terhadap kuisioner tadi. Fasilitoator YTZ, Fauziah Iyaidah tak henti-hentinya menerima argumentasi keras dari sejumlah camat serta aparatur kecamatan lainnya. Umumnya, para aparatur ini tidak ingin disudutkan alias dipersalahkan mengetahui hasil polling masyarakat yang menyudutkan kinerja mereka. Apalagi hasil polling kuisioner sementara menyebutkan Kecamatan Sekongkang adalah Kecamatan yang paling tinggi potensi masalah yang diadukan masyarakat. Kecamatan ini dinilai paling buruk kinerja pelayanannya kepada masyarakat, mulai dari informasi pelayanan minim, berbelitnya proses perijinan dan pelayanan administrasi, lambannya petugas memberikan pelayanan, camat jarang berada di tempat hingga biaya pengurusan administrasi yang mahal. Di tempat kedua disusul Kecamatan Jereweh dan Brang Rea.

Berdasarkan pemantuan sementara di arena diskusi, aparatur kecamatan kebanyakan berdalih minimnya kualitas SDM serta tidak terkoodinasinya sistem pelayanan dan kebutuhan informasi yang dibutuhkan masyarakat dari Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) atau suplay informasi lainnya dari pemerintah Kabupaten. Akibatnya, terkadang aparatur kecamatan sulit menjelaskan lantaran sebagian tidak paham. Di sisi lain, masyarakat juga dipersalahkan lantaran enggan bertanya serta sering menitipkan kepengurusan sesuatu tanpa mau terlibat langsung. “Kami tak ingin terus disudutkan, kami minta kita tahu apa akar masalahnya. Banyak masyarakat yang tidak paham akan kerja kita di lapangan. Di sisi lain, supply informasi dari Kabupaten juga minim sehingga SDM kita di Kecamatan tidak mampu menjelaskan kepada masyarakat. Kami tak ingin, kelak laporan itu disampaikan ke Bupati, kepala daerah salah mengambil kebijakan terhadap kami,” tandas, sejumlah pejabat Kecamatan.

Sementara itu, Kabag Hukum Setda setempat, Abdul Aziz, SH mengatakan, agenda survey dan loka karya ini digelar pemerintah dan YTZ selama satu bulan. Analisis dan solusi buah tanggapan masyarakat inilah yang menjadi acuan pemerintah memperbaiki kinerjanya. Kabag hukum selaku pengelola program meminta aparatur pemerintah tidak terlalu khawatir hasil polling masyarakat ini akan berpengaruh terhadap kebijakan kepala daerah.

“Ini semata-mata sebagai ajang perbaikan kinerja. Program YTZ ini buah gagasan dari Bupati kita. Beliau yang pertama meyakinkan YTZ dan Menpan untuk menerapkan program ini di KSB. Jadi ini wujud komitmen pemerintah saja,” kata, Aziz, diwawancarai KOBAR singkat.

Kabag Humas Setda setempat, Najamuddin Amy, S.Sos mengatakan, tujuan dari program ini bukan untuk mengumbar kelemahan pemerintah, tapi intinya pemerintah ingin mendapat masukan yang jelas, konfrehensif dan dipertanggung jawabkan guna berupaya meningkat kinerja pelayanan aparaturnya. Program ini dinilai obyektif dan tidak bertujuan agar aparatur tahu apa yang menjadi kelemahannya hingga bisa ada perbaikan. Upaya ini juga menurut Najam sebagai bagian kontrol internal pemerintah.

Tidak hanya itu, sambungnya, masyarakat juga diminta lebih obyektif dan proporsional memberikan tanggapan. Jangan tanggapan atau ketidak puasan itu dinyatakan lantaran ketidak sukaan dengan oknum aparatur tertentu di kecamatan. Tapi, respons masyarakat diperlukan sebagai bagian dari kontrol eksternal. Pemerintah juga ikut menganalisis apakah tanggapan itu rasional atau irasional. “Masyarakat diharapkan berperan aktif untuk membantu pemerintah melakukan perbaikan kinerjanya. Ini juga bagian dari komitmen kepala daerah guna memperbaiki kinerja birokrasi. Beliau juga berharap program ini akan berlaku bagi evaluasi kinerja SKPD,” demikian Najam. (Kar)